Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia

Kualitas infrastruktur di Indonesia saat ini masih di bawah kulitas infrastruktur negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Thailand, Malaysia. Bahkan dari segi kuantitas sendiri infrastruktur di Indonesia juga belum tercukupi di seluruh Indonesia. Kurangnya kualitas infrastruktur ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satu diantaranya adalah faktor pembiayaan untuk mendanai infrastruktur ini.  

Pembiayaan infrastruktur di Indonesia masih menjadi permasalahan yang dilematis. Karena di tengah-tengah pembangunan yang sedang digalakkan terdapat kendala yang terjadi seperti permasalahan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Walaupun pihak pemerintah dan swasta dapat bekerja-sama namun tetap ada faktor untuk swasta memikirkan apakah mereka akan mendapat profit atau tidak. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah bagaimana caranya mengurangi dan mengatasi perbedaan antara kebutuhan investasi prasarana dan pelayanan perkotaan dengan relatif terbatasnya kemampuan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Terbatasnya keuangan negara ini tentu saja menghambat pembangunan infrastruktur yang saat ini cenderung masih berada di Pulau Jawa. Kurangnya pembangunan infrastruktur ini juga berdampak pada terhambatnya aktifitas ekonomi dan pembangunan di daerah yang memiliki infrastruktur yang kurang. Sehingga rencana pada tahun 2011 untuk mengecilkan angka defisit akan bertolak belakang dengan rencana ekspansi belanja di bidang infrastruktur. Oleh karena itu muncul wacana untuk memperlebar RAPBN pada tahun 2011 yang sebelumnya direncanakan 1,7% dari PDB menjadi 2,2%-2,3%. Diharapkan dengan bertambahnya angka defisit ini maka anggaran untuk belanja infrastruktur akan bertambah dan menambah kualitas infrastruktur yang ada di Indonesia saat ini.

Namun, wacana itu bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak dimanfaatkan secara baik dan benar. Karena untuk menambah angka defisit tersebut maka pemerintah harus menarik pinjaman dari luar negeri. Jika pemanfaatan pinjaman luar negeri ini tidak efektif dan efisien maka kerugian akan di alami pemerintah Indonesia karena pinjaman ini akan hanya membawa beban tanpa ada efek yang signifikan dalam peningkatan baik dari segi pembangunan maupun dari segi ekonomi. Sehingga wacana untuk peminjaman dana dari luar negeri ini terlalu berisiko dan butuh tanggung jawab yang tinggi dari pemerintah.

Selain melalui pembiayaan dengan cara konvensional (pajak, retribusi dan pinjaman), yang paling mungkin di lakukan oleh pemerintah adalah maksimalkan kerjasama dengan swasta (inkonvensional) dengan cara skema-skema pembiayaan yang mampu mengontrol swasta. Karena infrastruktur sendiri adalah kebutuhan dan seiring bertambahnya jumlah penduduk maka semakin meningkat pula kebutuhannya oleh karena itu tetap butuh kontrol dari pemerintah agar pembangunan melalui kerjasama pemerintah dengan swasta (inkonvensional) ini tetap menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan bisa mencukupi kebutuhan secara efektif dan efisien.

Infrastruktur-infrastruktur ini bisa menggunakan skema pembiayaan inkonvensional misalnya join venture, concession, excess condemnation, atau linkage. Skema-skema ini bisa membantu pemerintah dalam melengkapi kebutuhan prasarana yang ada. Namun untuk skema seperti join venture dan concession butuh perhatian lebih dari pemerintah. Karena dalam skema ini swasta memegang peranan yang lebih dalam mengatur infrastruktur yang mereka buat. Contohnya adalah pembangunan Rumah Sakit sebagai fasilitas kesehatan dengan menggunakan metode join venture. Yang ditakutkan adalah biaya pengobatan dari rumah sakit tersebut menjadi tinggi dan tidak menjangkau  masyarakat menengah kebawah. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan rumah sakit ini tidak tepat sasaran karena tidak mengatasi kebutuhan dari masyarakat di tempat tersebut.

Pemerintah seharusnya lebih bijak dalam hal pembiayaan pembangunan infrastruktur. Banyak skema-skema pembiayaan pembangunan yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi kebutuhan akan infrastruktur terlebih lagi di daerah-daerah yang tertinggal. Pembangunan infrastruktur ini juga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia.

JAYALAH INDONESIAKU!!!