Manajemen konflik PKL di sekitar Tugu Pahlawan

Kotor, Kumuh, Bikin macet itulah sebersit bayangan untuk keberadaan PKL. PKL atau pedagang kaki lima selama ini terparadigmakan sebagai “sesuatu” yang hanya mengurangi estetika kota dan juga yang lebih dititikberatkan adalah PKL tidak menyumbang pendapatan untuk masuk ke kas daerah. Mungkin itulah alasan-alasan yang paling banyak ditemukan dalam penggusuran PKL, selain PKL ini mengganggu aspek tata ruang kota. Namun jika kita lebih mencoba untuk open minded dan lebih dalam mencerna fenomena pedagang kaki lima ini kita dapat menemukan bahwa keberadaan pedagang kaki lima tersebut adalah penyerap tenaga kerja yang efektif karena begitu banyak pedagang kaki lima mampu menyerap sektor tenaga kerja yang biasanya tidak ditertampung di sektor formal karena sektor formal pada umumnya membutuhkan pendidikan yang formal pula untuk dapat bekerja di sektor tesebut. Selain itu pedagang kaki lima ini mempunyai andil yang sangat besar sebagai penggerak roda ekonomi yang ada di Indonesia.

Mengapa bisa disebut demikian? Hal ini didasarkan pada analogi sebuah warung rokok yang pada umumnya pada umumnya tepi jalan. Secara tidak langsung satu rokok yang dijual oleh warung rokok telah terkait aliran cashflow dengan produsen tembakau dan juga pabrik rokok lokal ikut terbantu dengan adanya kegiatan ini. Itu hanya analogi dari satu buah produk saja, mari sejenak kita bayangkan ada berapa jumlah varian barang-barang yang dijual dari warung rokok selain rokok. Serta kita juga bisa langsung membayangkan ada berapakah jumlah warung rokok yang ada di Indonesia ini, dan jangan dilupakan pedagang kaki lima itu bukan hanya warung rokok. Sehingga kita dapat menyimpulkan dan sadar seberapa massive dan vitalnya sektor, yang selama ini ”dimusuhi”, sebagai penggerak ekonomi bangsa.

Sebenarnya kehadiran PKL ini merupakan konsekuensi dari kita, Indonesia, sebagai negara berkembang. Salah satu faktor timbulnya fenomena ini adalah karena sektor formal kita belum mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang besar dan merata. Namun, sudah banyak contoh manajemen PKL yang memilki tipikal win-win solution antara pedagang kaki lima dengan pemerintah. Di kota Surabaya sendiri sudah ada metode seperti PKL Binaan, pembangunan sentra PKL. Terlebih lagi kegiatan PKL ini benar-benar telah bersinergi dengan masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan keberadaaan PKL tersebut sebagai konsumen, karena harga barang-barang yang ditawarkan oleh PKL tersebut benar-benar dibawah rata-rata harga yang ditawarkan sektor formal. Untuk mencapai kesepakatan antara pemerintah dengan para pedagang sebaiknya memerlukan manajemen konflik sebelum konflik yang ada menjadi konflik terbuka. Metode yang akan digunakan dalam manajemen konflik ini adalah join problem solving. Dalam join problem solving terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu:

·         Identification of interest

·         Weighting interest

·         Third-party assistance

·         Effective Communication

·         Trust

·         Keep agreement

Lalu kita ambil contoh kasus PKL di sekitar Tugu Pahlawan yang diisukan akan digusur. Yang pertama harus dilakukan mengidentifikasi dan menimbang kepentingan antara kedua belah pihak yang memiliki konflik yaitu pemerintah dengan swasta dimana pemerintah menginginkan PKL yang berada di Tugu Pahlawan untuk di relokasi karena eksternalitas negatif banyak ditimbulkan dengan adanya kegiatan PKL ini. Namun dari pihak pedagang menginginkan mereka untuk tetap berjualan di Tugu Pahalawan karena mereka mendapatkan keuntungan yang lebih jika mereka berjualan di Tugu Pahlawan. Lalu kedua belah pihak di pertemukan oleh pihak ketiga yang netral dan tidak condong ke salah satu pihak. Pertemuan itu berfungsi untuk menghasilkan sebuah effective communicaton diantara kedua belah pihak yang berkonflik. Dan dari pertemuan yang diadakan itu diharapkan dari adanya pertemuan ini menghasilkan kesepakatan para pedagang kaki lima tidak di relokasi namun perlu adanya penataan PKL yang lebih baik untuk meminimalisir eksternalitas negatif yang dihasilkan oleh kegiatan PKL yang berdagang di Tugu Pahlawan. Kesepakatan yang sudah tercipta ini sudah merupakan win-win solution  karena dari pihak pemerintah sudah tercapai tujuannya yaitu menata kota lebih baik dan juga meminimalisir ekternalitas yang dihasilkan oleh kegiatan PKL dan juga kepentingan dari para pedagang yang menginginkan tetap berada di kawasan Tugu Pahlawan karena keuntungan yang didapat lebih banyak juga ikut tercapai. Selanjutnya adalah tahap trust  dimana kedua belah pihak harus mempercayai pihak lainnya dan tahap yang terakhir adalah keep agreement untuk saling mengikat kesepakatan yang telah dibuat.

Sehingga dengan menggunakan metode join solving problem ini diharapkan konflik terbuka yang akan muncul dapat ditekan dan menghasilkan sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan antara pemerintah dengan pedagang kaki lima.

Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia

Kualitas infrastruktur di Indonesia saat ini masih di bawah kulitas infrastruktur negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Thailand, Malaysia. Bahkan dari segi kuantitas sendiri infrastruktur di Indonesia juga belum tercukupi di seluruh Indonesia. Kurangnya kualitas infrastruktur ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satu diantaranya adalah faktor pembiayaan untuk mendanai infrastruktur ini.  

Pembiayaan infrastruktur di Indonesia masih menjadi permasalahan yang dilematis. Karena di tengah-tengah pembangunan yang sedang digalakkan terdapat kendala yang terjadi seperti permasalahan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Walaupun pihak pemerintah dan swasta dapat bekerja-sama namun tetap ada faktor untuk swasta memikirkan apakah mereka akan mendapat profit atau tidak. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah bagaimana caranya mengurangi dan mengatasi perbedaan antara kebutuhan investasi prasarana dan pelayanan perkotaan dengan relatif terbatasnya kemampuan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Terbatasnya keuangan negara ini tentu saja menghambat pembangunan infrastruktur yang saat ini cenderung masih berada di Pulau Jawa. Kurangnya pembangunan infrastruktur ini juga berdampak pada terhambatnya aktifitas ekonomi dan pembangunan di daerah yang memiliki infrastruktur yang kurang. Sehingga rencana pada tahun 2011 untuk mengecilkan angka defisit akan bertolak belakang dengan rencana ekspansi belanja di bidang infrastruktur. Oleh karena itu muncul wacana untuk memperlebar RAPBN pada tahun 2011 yang sebelumnya direncanakan 1,7% dari PDB menjadi 2,2%-2,3%. Diharapkan dengan bertambahnya angka defisit ini maka anggaran untuk belanja infrastruktur akan bertambah dan menambah kualitas infrastruktur yang ada di Indonesia saat ini.

Namun, wacana itu bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak dimanfaatkan secara baik dan benar. Karena untuk menambah angka defisit tersebut maka pemerintah harus menarik pinjaman dari luar negeri. Jika pemanfaatan pinjaman luar negeri ini tidak efektif dan efisien maka kerugian akan di alami pemerintah Indonesia karena pinjaman ini akan hanya membawa beban tanpa ada efek yang signifikan dalam peningkatan baik dari segi pembangunan maupun dari segi ekonomi. Sehingga wacana untuk peminjaman dana dari luar negeri ini terlalu berisiko dan butuh tanggung jawab yang tinggi dari pemerintah.

Selain melalui pembiayaan dengan cara konvensional (pajak, retribusi dan pinjaman), yang paling mungkin di lakukan oleh pemerintah adalah maksimalkan kerjasama dengan swasta (inkonvensional) dengan cara skema-skema pembiayaan yang mampu mengontrol swasta. Karena infrastruktur sendiri adalah kebutuhan dan seiring bertambahnya jumlah penduduk maka semakin meningkat pula kebutuhannya oleh karena itu tetap butuh kontrol dari pemerintah agar pembangunan melalui kerjasama pemerintah dengan swasta (inkonvensional) ini tetap menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan bisa mencukupi kebutuhan secara efektif dan efisien.

Infrastruktur-infrastruktur ini bisa menggunakan skema pembiayaan inkonvensional misalnya join venture, concession, excess condemnation, atau linkage. Skema-skema ini bisa membantu pemerintah dalam melengkapi kebutuhan prasarana yang ada. Namun untuk skema seperti join venture dan concession butuh perhatian lebih dari pemerintah. Karena dalam skema ini swasta memegang peranan yang lebih dalam mengatur infrastruktur yang mereka buat. Contohnya adalah pembangunan Rumah Sakit sebagai fasilitas kesehatan dengan menggunakan metode join venture. Yang ditakutkan adalah biaya pengobatan dari rumah sakit tersebut menjadi tinggi dan tidak menjangkau  masyarakat menengah kebawah. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan rumah sakit ini tidak tepat sasaran karena tidak mengatasi kebutuhan dari masyarakat di tempat tersebut.

Pemerintah seharusnya lebih bijak dalam hal pembiayaan pembangunan infrastruktur. Banyak skema-skema pembiayaan pembangunan yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi kebutuhan akan infrastruktur terlebih lagi di daerah-daerah yang tertinggal. Pembangunan infrastruktur ini juga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia.

JAYALAH INDONESIAKU!!!